Kilang Molor Lagi, Jangan Sampai Jadi Impian

oleh -
0 22

Salam Redaksi Majalah Global Energi Edisi 67logo-blue
Oleh: Dr. Ibrahim Hasyim

 

KILANG MOLOR LAGI, JANGAN SAMPAI JADI IMPIAN

Rencana pembangunan kilang minyak sebenarnya sudah bertahun-tahun sebelumnya diwacanakan. Di zaman Orde Baru, pemerintah sempat merencanakan empat kilang minyak baru, EXOR 1, 2, 3, dan 4. Dari empat rencana ini, hanya satu yang dibangun pemerintah, yaitu Kilang Balongan tahun 1994. Proyek Exor tersebut kurang berhasil lantaran pemerintah kesulitan memperoleh bahan baku, yakni minyak mentah (crude oil) untuk memasok kilang. Artinya sudah 20 tahun lebih, Indonesia tidak membangun kilang baru. Pemerintahan silih berganti, tetapi pada akhirnya hanya sebatas wacana saja. Akhirnya, pada pemerintahan Jokowi-JK inilah wacana tersebut menjadi sebuah keputusan. Kata Sudirman Said Menteri ESDM kala itu, sudah ada roadmap pembangunan kilang. Akan ada 4 kilang minyak baru yang dibangun dengan total kapasitas sebanyak 668.000 barel per hari, dan akan selesai pada 2021-2025. Sehingga pada 2025, kapasitas produksi kilang nasional menapai 1,7 juta barel per hari,” tutup Sudirman. Optimisme bertambah setelah Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto berkata. Menurutnya terdapat dua kilang baru dan empat pengembangan proyek kilang yang akan diwujudkan Pertamina. Dari empat proyek pengembangan itu di antaranya kilang Balikpapan, Cilacap, Dumai dan Balongan. Sedangkan untuk dua proyek kilang baru, yaitu kilang Tuban dan Bontang.

Untuk kilang Tuban kita harapkan groundbreaking pada Kuartal III dan untuk kilang Cilacap pada Kuartal IV tahun ini. Kami harapkan ke tiga proyek di antaranya Balikpapan, Tuban dan Cilacap dapat dilihat aktivitas lapangannya tahun ini,” tutur Dwi.

Lebih lanjut dia menambahkan pembangunan kilang bukan lagi wacana karena sejalan dengan program pemerintah mengurangi impor BBM. Pertamina memproyeksikan pada 2023 Indonesia akan swasembada BBM. Tidak hanya itu, pembangunan dan pengembangan kilang berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dwi menutup, Membangun kilang bukan lagi angan-angan bagi kita, tapi sudah dapat di eksekusi. Tinggal bekerja keras menyelesaikannya.

Kita kemudian menjadi kaget, ketika dibawah kepemimpinan Elia Massa, PT Pertamina (Persero) akhirnya memundurkan target penyelesaian proyek-proyek kilang minyak, setelah masalah finansial menjadi ganjalan. Awalnya semua proyek kilang direncanakan selesai semua pada 2023. Tetapi sekarang tiap proyek mundur 1-2 tahun. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kemampuan finansial.

Saat ini Pertamina tengah menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang. Tiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih sebesar US$ 5 miliar atau Rp 65 triliun, sedangkan 1 proyek GRR nilainya sekitar US$ 12,5 miliar alias Rp 162,5 triliun. Artinya semua proyek itu memakan biaya US$ 45 miliar atau Rp. 585 triliun.

Kami menyadari langkah yang diambil oleh Pertamina tersebut. Terutama bila dikaitkan dengan pendanaan. Kita juga mengetahui jatuhnya harga minyak yang hingga kini belum beranjak juga menjadi salah satu alas an belum kuatnya sector keuangannya. Kemampuan keuangan Pertamina ternyata tak cukup kuat untuk menggenjot proyek-proyek kilang selesai di 2023, meski sudah bermitra dengan Rosneft di GRR Tuban dan Saudi Aramco di RDMP Cilacap.

Pertanyaaannya apakah mengulur jadwal proyek menjadi satu satunya jawaban? Kementerian ESDM yang sedang mempertimbangkan 2 opsi solusi untuk mempercepat proyek kilang. Opsi pertama, kepemilikan Pertamina dikurangi, porsi saham swasta yang menjadi mitra Pertamina di proyek kilang diperbesar. Sepintas pemikiran itu menarik dan ini menjadi lebih menarik lagi untuk kita simak. Kenapa? Karena kesepakatan yang diperoleh dari perundingan panjang antara Pertamina dengan investor beberapa tahun terakhir, tentu menyangkut banyak variabel, dan variabel itu tidak semua lineair terhadap besar kecilnya porsi saham. Artinya akan diperlukan lagi perundingan dan kesepakatan baru.

Membangun kilang minyak , tidak semata soal berapa besar pembagian keuntungan, tetapi juga seperti apa pembagian resiko. Untuk ini memang diperlukan sesuatu kepastian jangka panjang, karena resiko bagi investor lebih banyak disebabkan oleh variabel diluar kendali nya. Bisnis kilang minyak sangat rentan terhadap perubahan kebijakan di dalam negeri, marginnya tipis, terguncang sedikit saja bisa langsung merugi. Harus ada kepastian jangka panjang. Padahal Pemerintah kadangkala dihadapkan pada kesulitan dalam menetapkan kebijakan publik, seperti kebijakan harga bahan bakar minyak domestik.

Bandul untuk membangun kilang minyak baru sudah terayun, kita tidak ingin kembali berhenti. Seperti kata Pemerintah, membangun kilang minyak bukan wacana lagi, maka kegiatan awal membangun kilang baru yang sudah jalan itu perlu dikawal Pemerintah, dan jika perlu dengan jalan mengeluarkan regulasi dan insentive yang dibutuhkan , sehingga mimpi swasembada BBM pun tidak menjadi semakin jauh. (*)

TERKAIT

BELUM ADA TANGGAPAN

Tulis Tanggapan