Natuna, berdimensi Ekonomi dan Politik
Salam Redaksi Majalah Global Energi Edisi 69
Oleh: Dr. Ibrahim Hasyim
NATUNA, BERDIMENSI EKONOMI DAN POLITIK
Mundurnya Exxon yang diikuti PTT Exploration and Production (PTT EP) dari Thailand jangan “ditangisi” lagi. Sekarang bagaimana kita mencari jalan keluar agar Blok Natuna yang sudah 44 tahun ditemukan, tetapi sampai sekarang tak pernah dibor itu dapat berproduksi. Natuna merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Karena itu kita jangan hanya berfikir ekonomis, tetapi faktor politis juga tak kalah pentingnya. Di tahun akhir 1970 an, Indonesia harus mengisi pulau Natuna ini dengan Pertamina, Bulog, Bank, dan banyak lembaga ekonomi lain, hanya untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia ada disana karena saat itu ditengarai banyak pelaut negara lain pura pura terdampar disana.
Seperti diketahui, dari East Natuna sendiri diprediksi minyak bisadisedot sebanyak 7.000-15.000 barel per hari. Cadangan minyak Blok East Natuna mencapai 318 juta standar tangki barel (mmstb).
Sementara, potensi gasnya lebih banyak yakni 222 triliun kaki kubik(TCF). Cadangan gas terbuktinya sebesar 46 TCF. Bandingkan dengan Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang cadangannya mencapai 29,85TCF. Hanya saja, saat ini gas sulit dikembangkan karena kandunganCO2 dalam sumber daya ini terhitung tinggi, yaitu sebesar 72%.
Inilah salah satu pertimbangan ekonomi utama yang menyebabkan 2 perusahaan anggota konsorsium(Exxon dan PTT EP) hengkang dari Natuna dikala saat ini rendahnya harga migas dunia dan dalam perkiraan masih sulit naik secara signifikan seperti yang terjadi dimasa lalu. Pertanyaannya langkah apa yang kita tempuh? Apakah dibiarkan dulu untuk digarap anak cucu dikemudian hari. Atau harus tetap dikembangkan, meski hal itu memerlukan investasi yang tak sedikit?
Ada yang berpendapat, East Natuna tetap harus segera dikembangkan. Alasannyaberbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah terpencil dan terluar, sangatpenting bagi kedaulatan sebuah negara. Mundurnya ExxonMobil darikonsorsium bisa berdampak pada gagalnya pengembangan Blok East Natuna. Padahal blok ini cukup strategis karena berada di kawasan LautCina Selatan yang saat ini menjadi sengketa antara Tiongkok, negara sekitarnya danAmerika Serikat.
Memang keluarnya perusahaan migas asal Amerika Serikat ini membuat pengembangan Blok East Natuna makin tidak pasti. Bisa juga berpotensi untuk gagal dikembangkan.Tidak adanya Exxon dalam konsorsium juga berdampak kepada kondisi geopolitik. Pemerintah mesti lebih menyeimbangkan posisinya dengan negara yang berkaitan dengan wilayah Natuna, khususnya Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Agar blok itu bisa dikembangkan, pemerintah harus bisa menciptakan iklim investasi yang menarik, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo. Jangan semakin membuat sektor hulu migas makin tidak menarik, sulit berinvestasi dan melakukan bisnis makin tidak pasti.
Sekali lagi pengembangan kawasan East Natuna jangan hanya berdasarkan perhitungan keekonomian, tapi juga perspektif kepentingan nasional. Apalagi kawasan Natuna sangat dekat dengan Laut Cina Selatan yang rentan gejolak dan saling klaim garis batas perairan oleh negara sekitarnya.
Dengan adanya ExxonMobil yang merupakan perusahaan AmerikaSerikat di sekitar Laut Cina Selatan, sebenarnya bisa membuat Tiongkoktidak terlalu arogan mengklaim wilayah Natuna. Namun, hengkangnya membuat cara lain mengamankan kepentingan nasional. Bagaimana mitigasinya jika tidak ada ‘kehadiran’ AS di East Natuna.
Padahal East Natuna juga perlu harus segera dikembangkan, karena alasan ekonomi dan politik itu tadi. Setelah kepergian Exxon, kedudukan PT Pertamina (Persero) sebagai pemimpin konsorsium menjadi sulit sekali, apakah akan mencoba mencari mitra baru yang mempunyai kemampuan teknologi dan finansial yang kuat. Rasanya untuk pengembangan East Natuna yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi karena kandungan CO2 nya dan terlebih pada saat harga migas yang rendah, tidaklah cukup hanya pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi haruslah dikaitkan dengan mitra yang juga mempunyai kepentingan terhadap jaminan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri di negaranya dalam jangka panjang(*)
