Pertambangan Ilegal Persulit BPH Migas Mengatur dan Mengawasi BBM Subsidi

JAKARTA. Banyaknya pertambangan ilegal yang bermunculan di wilayah pertambangan telah menjadi kendala bagi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam melakukan pengaturan dan pengawasan distribusi BBM subsidi.  Hal ini dikatakan Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, saat berkunjung ke Mabes Polri, Selasa (30/04/2014)

Menurut Ibrahim, sektor pertambangan seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi, akan tetapi pada kenyataannya ditengarai mereka mendapatkan BBM  dari pasar ilegal yang bersumber dari BBM Bersubsidi. Antrian jerigen ataupun truk di SPBU ditengarai banyak lari ke tambang illegal. Kalau sekiranya tambang ilegal ini bisa ditertibkan, maka akan memudahkan  dalam memberi alokasi quota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan pertambangan.

“Dalam rangka penertiban di lapangan kita banyak mengalami kesulitan. Kesulitan yang kita temui adalah karena banyak pertambangan-pertambangan ilegal,” katanya.

Diungkapkan Ibrahim, dulu dengan mudah memberikan alokasi BBM bagi kegiatan pertambangan karena legal. Tapi sekarang banyak tumbuh pertambangan yang ilegal. BPH Migas sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah bagaimana memberikan alokasi untuk pertambangan ini supaya tertib.

“Kita telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah bagaimana memberikan alokasi kesana (pertambangan) supaya tertib, ternyata karena ilegal ya tidak bisa dikumpulkan,”pungkasnya.

Padahal, lanjut Ibrahim kalau bisa lebih tertib barangkali distribusi BBM PSO bisa bisa lebih baik.