Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim memaparkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini merupakan solusi untuk penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah yang belum ada penyalur.
Badan Pengatur Hilir Migas (Bph Migas), telah mengeluarkan Peraturan No. 6/2015 tentang sub penyalur BBM. Lembaga sub penyalur BBM ini, menurut Komite BPH Migas ...
Badan Pengatur Hilir Migas, (BPH MIGAS) kedatangan 13 orang pimpinan dan anggota Tim Pansus Migas DPRD Halmahera Selatan dengan maksud ingin mendapatkan masukan dalam...
Jakarta – Sampai saat ini Indonesia belum memiliki cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Indonesia baru memiliki cadangan operasional 18 sampai 23 hari dan...
Jakarta – Walikota Lhokseumawe Suadi Yahya, Kamis (4/9) mengajak para stakeholder duduk bersama untuk memikirkan kelanjutan aset PT Arun Pasca Oktober 2014 secara integral,...
Jakarta – Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim dan Sumihar Panjaitan didampingi staf Direktorat BBM BPH Migas belum...
Jakarta – Tindak penyelewengan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sampai saat ini masih terjadi. Periode Januari – Februari tahun 2014 telah terjadi sebanyak...
AMBON. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diagendakan untuk memberi penjelasan pengaturan dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam acara Musyawarah...
JAKARTA. Sejak 2006 hingga Januari 2014, sudah ada 151 badan usaha yang mendapat Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas...
JAKARTA. Banyaknya pertambangan ilegal yang bermunculan di wilayah pertambangan telah menjadi kendala bagi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam melakukan...