KAWAL, Demi Keberhasilan Marsela
Salam Redaksi Majalah Global Energi Edisi 53
Oleh: Dr. Ibrahim Hasyim
KAWAL, Demi Keberhasilan Marsela
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan pengembangan Blok Marsela yang mempunyai cadangan raksasa sebesar 10,37 Tcf adalah di darat. Karena itu, sudah bukan saatnya kita mempertentangkannya lagi perseteruan yang belakangan ini telah “menimbulkan kegaduhan” itu. Kita perlu bekerja untuk sebuah kesuksesan pekerjaan besar yang ada di Marsela itu. Mengapa? Karena proyek itu akan memakan biaya sangat besar dan berharap akan membawa dampak positif bagi Maluku Tenggara Barat dan Indonesia. Itu sebabnya implementasi dari keputusan Presiden itu harus dikawal proses tindak lanjutnya.
Dari para ahli, banyak sekali pendapat yang berkembang untuk mensukseskan pembangunan proyek Masela ini, tidak bernasib seperti proyek Gas Natuna D Alpha yang sudah berusia 43 tahun sejak ditemukan di tahun 1973, nyatanya sampai saat ini belum bergerak karena berbagai sebab. Masela sendiri sudah 17 tahun sejak ditemukan INPEX dan semula diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2022 , sementara Production sharing contract nya berakhir di tahun 2028. Karena itu seperti apa sikap INPEX dan kondisi apa yang diminta seandainya mereka ingin meneruskan proyek yang sudah dirubah dari rancangan konsep semula, adalah menjadi sangat penting. Dalam kasus seperti ini, tentu payung hukum mutlak diperlukan.
Seperti diketahui, maka secara umum tahapan proyek Masela ini harus dimulai dulu dengan merubah plan of development (POD) yang pasti akan memakan waktu karena lingkup pekerjaannya sudah berbeda jauh, dari semula konsep laut menjadi darat. Dipastikan akan ada survey tambahan seperti mengenai dampak lingkungan di laut. Setelah POD disetujui, maka ada soal kritis baru yang harus dirampungkan sebelum dilakukan Final investment decision (FID), yaitu pematangan hal komersial dengan konsumen pembeli, terutama konsumen dalam negeri, yang menurut studi mulai tahun 2019 Indonesia akan kekurangan gas. Namun begitu, tidak semua produksi akan segera terserap habis untuk waktu tertentu sehingga produsen dihadapkan dengan situasi sulit karena berdampak pada keekonomian proyek. Itu sebabnya diperlukan dorongan kuat agar ada investor mau membangun industri petrokimia, agar konsumsi gas dalam negeri meningkat. Perlu ada upaya create demand. Kalau bicara ekspor pun tidak mudah, Jepang saja mengalami over supply sampai tahun 2028, padahal 50 persen pemilik saham INPEX adalah Jepang. Dengan kenyataan INPEX memprioritaskan proyek LNG Ichtys di offshore western Australia tetangga nya Masela, maka ada perkiraan proyek diulur ulur karena gas Masela baru dibutuhkan Jepang paska 2028 (gatra.com).
Nah yang terakhir adalah soal harga. Seperti apa nantinya harga gas dari proyek Masela , sebuah proyek raksasa didaerah sulit yang kadang kala bisa muncul biaya biaya baru yang sulit diprediksi sebelumnya. Pengalaman proyek Gorgon yang mengalami kenaikan investasi sampai 100 persen dari biaya semula tentu harus dihindari, karena kalau itu terjadi maka harga gas Masela akan mahal. Kasus kemahalan harga gas di Medan baru baru ini, , haruslah menjadi pelajaran penting. Harga gas industri yang semula berada pada tingkat US$ 14 per mmbtu, kemudian diprotes ramai oleh konsumen industri karena mereka akan sulit membangun daya saing industri nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Untuk pengetahuan kita, konstruksi harga gas mahal seperti itu di Medan, adalah bermula dari tarik menarik antara membangun floating storage receiving unit (fSRU) di Medan atau dengan membangun gassifikasi unit dan pipa gas dari Arun ke Belawan. Karena itu berapa landed cost gas Masela di masing masing wilayah konsumsi menjadi sangat penting dan sudah harus terpetakan.
Menceritakan berbagai pendapat para ahli migas diatas itu tidak lah bermaksud untuk mengkritisi keputusan yang telah diambil , tetapi justeru untuk mengawal implementasi nya. Berbagai potensi masalah yang dapat timbul, sudah harus di antisipasi dari awal oleh sebuah Tim yang dibentuk untuk mengawal, agar impian manfaat ekonomi yang akan lahir dari proyek ini terutama bagi masyarakat lokal Maluku dan konsep membangun Indonesia yang dimulai dari wilayah perbatasan, akan bisa menjadi kenyataan. Itulah sebabnya, lewat keputusan ini, Jokowi berharap ekonomi daerah dan nasional akan mendapatkan imbas positif, sebagaimana titah konstitusi , bahwa tujuan pengelolaan sumber daya alam adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(*) @hasyim_ibrahim
